Satondanews.Com,- Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE menerima kunjungan dan silaturahmi Kementerian Keuangan I yang diwakili Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima Ahmad Yusuf MM, didampingi kepala KPKNL Bima Dr. Benediktus Margiadi SE., M.Si,, serta kepala KPP Bima Wahyudi,S.T. M.E di ruang kerjanya, Rabu (19/3/2025).
Pada pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam memberikan dan menerima pelayanan yang bebas dari unsur gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme serta taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam Pakta Integritas.
Terkait langkah dalam memberikan dan menerima pelayanan yang bebas dari gratifikasi dan KKN tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE mendukung penuh kesepakatan yang dibuat antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan I dalam pakta integritas.
“Mudah-mudahan dengan pakta integritas ini, kita dapat mewujudkan Pemerintahan yang profesionalitas, transparansi, baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkap Bupati.
Selain itu, Bupati juga mendukung langkah jajaran Kementerian Keuangan I untuk memperluas cakupan pendampingan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Kantor Wilayah DJP Nusantara Tenggara.
“Semoga dengan perluasan cakupan ini, juga akan memperbaiki pelayanan Instansi Pemerintah daerah sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan melayani serta juga bebas dari KKN dengan mengutamakan nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Terkait upaya percepatan penyaluran dana transfer, optimalisasi pajak daerah dan optimalisasi aset daerah, Bupati mengharapkan adanya dukungan kerjasama serta pendampingan dari Lembaga Kementerian Keuangan I.
“Mengingat anggaran APBD Kabupaten Dompu bersumber dari dana transfer sebesar 89,7 persen, tentu kami sangat mengharapkan dukungan kerjasama dan pendampingan,” kata Bupati.
Sebagai kepala daerah, Bambang Firdaus sangat berkomitmen untuk memberikan atensi khusus dalam mengarahkan kinerja para pimpinan OPD dalam memenuhi syarat salur dana transfer.
“Jika ada OPD yang lelet dalam memenuhi syarat salur kepada unit kerja di bawah Kemenkeu, jangan sungkan menginfokan kepada Bupati, agar bisa ditegur langsung melalui pimpinan OPD-nya,” kata Bupati.
Pada pertemuan tersebut Bupati berharap kepada Kepala KPPN, KPP PAJAK dan KPKNL untuk terus menjalin silaturrahim, sehingga terbangunnya sinergi antara kementerian keuangan dan Pemda Dompu lebih lebih erat dan berkelanjutan secara harmonis, harap Bupati.(Rf**)
