Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bertempat di Lombok Raya Hotel, Mataram, Kamis (4/5/2023), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov NTB tahun 2024 dengan tema “Peningkatan produktivitas daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui sumber daya manusia dan lingkungan yang berkualitas.
Pada kesempatan itu Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan, Industrialisasi dapat memberikan nilai tambah pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mana masyarakat tidak lagi menjual bahan baku namun harus mengolahnya lagi untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.
Dia berharap pada perencanaan dan penyusunan dokumen RKPD ini agar penguatan industrialisasi dan transformasi ekonomi melalui SDM lebih diperkuat untuk menggerakkan masyarakat guna membangun gagasan dan inovasi ke depan.
“tidak sedikit orang yang nyinyir tentang program industrialisasi tapi mereka tidak tahu bahwa perjuangan merubah mindset demi menikmati hasilnya ke depan, butuh kesabaran dan waktu yang panjang,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Zulkiflimansyah, Program 1000 cendekia yang dikirim untuk kuliah di luar negeri merupakan aset yang akan dinikmati pada 10 – 25 tahun mendatang. “Kita berharap anak-anak ini tidak usah dipaksa pulang ke NTB karena kalau dipaksa-paksa melawan biarkan mereka tinggal di luar negeri. Biarkan mereka menguasai kota-kota besar di Indonesia ini,” harapnya
Sementara itu Kepala Bappeda NTB Dr Ir H Iswandi MSi menjelaskan bahwa, penyusunan RKPD tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Evaluasi RPJMD tahun 2018-2023 yang dilaksanakan dengan 37 indikator telah berhasil dituntaskan. Sebanyak 27 indikator dengan capaian sebanyak 73% indikator.
“Masih ada waktu satu tahun untuk menuntaskan program pembangunan yang lain,” ungkapnya.
Dijelaskannya, penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2024-2028 adalah berfokus pada upaya membangun manusia, lingkungan, kesejahteraan dan didukung dengan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah pembangunan yang berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua sektor yang produktif diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memastikan yang ada mengalami peningkatan produktivitas.(Rif/adv)
