www.satondanews.com, Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Profinsi NTB menggelar acara sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan Pilkada 2024. Kegiatan tersebut di laksanakan di café Laberka, Senin (30/9/2024).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun Komitmen bersama kepada masyarakat untuk Berpartisipasi dalam pengawasan pada pilkada tahun 2024 khususnya di Kecamatan Pajo dan umumnya di Kabupaten Dompu.
Pada sosialisasi ini, Panwascam Pajo mengundang puluhan peserta. Sementara pemateri dalam kegiatan itu, Drs, Irwan mantan komisioner Bawaslu Dompu dan Suherman Ahmad, S,Pd juga mantan komisioner Bawaslu.
Panwascam Pajo bersama dua narasumber memberikan penjelasan kepada peserta undangan, mengenai isu krusial kerawanan dalam tahapan Pilkada seperti, politik uang, larangan melibatkan ASN, TNI/Polri, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa/Lurah.
Menurut Irwan salah satu pemetari dalam kegiatan itu mengatakan, bahwa peran penting masyarakat dalam tahapan pemilihan harus ada. Mengapa masyarakat harus berperan, guna untuk memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat dan memastikan terwujudnya pemilukada yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraanya.
Irwan juga mengatakan, akan ada resiko jika masyakat tidak dilibatkan dalam kegiatan pengawasan pemilu itu, seperti resiko terhadap penyelenggaraan pemilu, resiko terhadap demokrasi dan resiko terhadap masa depan daerah karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu.
Sementara Suherman Ahmad dalam penyampaian materinya menitik beratkan pada strategi pengawasan tahapan Pilkada. Dimana kata dia, harus ada gerakan moral untuk mewujudkan Pilkada damai dan aman.
Dikatakan Suherman, Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara langsung dan demokratis. Oleh karena itu, pengawas pemilu harus memastikan peserta pemilu menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.(Rf)
